Peringati Proklamasi ke 72, PKS Dompu Gelar Upacara Bendera di Kantor DPD

Dompu (Suara NTB) – Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 juga dilaksanakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menggelar upacara bendera di kantor DPD, jalan lingkar Bali 1 Dompu. Upacara yang dihadiri oleh para kader muda PKS ini dipimpin langsung Ketua DPD PKS, Nasaruddin, SH, dan langsung membacakan sambutan tertulis Presiden PKS, Dr. H. M. Sohibul Iman.

Upacara bendera peringatan proklamasi kemerdekaan RI ke 72 yang digelar pengurus dan kader PKS Dompu, Kamis, 17 Agustus 2017 pagi berlangsung khidmat. Upacara bendera ini dilaksanakan sekitar pukul 07.00 wita, sehingga usai upacara, beberapa kader dan pengurus PKS juga mengikuti upacara peringatan detik – detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara bendera tingkat Kabupaten Dompu di lapangan Karijawa Dompu.

Ketua Fraksi PKS DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel juga terlihat hadir bersama pengurus dan kader PKS di halaman Kantor DPD PKS Dompu pada upacara bendera.

Presiden PKS, Dr. H. M. Sohibul Iman dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Ketua DPD PKS Dompu, Nasruddin, SH selaku inspektur upacara mengingatkan bahwa para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas dasar ketuhanan dan nilai moralitas. Ada 4 konsensus dasar kehidupan bersangsa yang telah disepakati pendiri bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

“Bagi PKS, perdebatan mengenai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sudah selesai. Saatnya kita sebagai bangsa bergerak bersama untuk turun tangan mewujudkan cita – cita nasional sebagaimana yang telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 paragraf ke-4 “yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” katanya.

M Sohibul Iman juga mengingatkan, soal tantangan bagi setiap generasi. Tantangan dan peran warga bangsa Indonesia saat ini bukan lagi mengotak atik konsensus dasar negara, tapi mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Peran sejarah kita adalah bagaimana kita mampu menyiapkan generasi – generasi setelah kita agar mereka siap melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa agar mampu menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya,” katanya.

Karenanya, presiden PKS mengingatkan kepada seluruh anggota keluarga besar PKS untuk menjadi sosok yang mampu tampil sebagai pelopor kebaikan di setiap sektor kehidupan sesuai profesi yang dijalani. “Yang menjadi politisi, maka dia harus menjadi politisi yang mempelopori kebaikan di politik. Yang menjadi pengusaha, maka dia menjadi pelopor kebaikan di dunia usaha. Yang menjadi professional, maka dia juga harus menjadi pelopor kebaikan di dunia profesinya,” pesannya. (ula/*) suara ntb

Read More

DPD PKS Dompu Gelar Rakorda

DOMPU-DPD PKS kabupaten Dompu hari ini minggu 30 April 2017 menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda). Rakorda itu dirangkai dengan HUT PKS yang ke 19 dan dihadiri DPW PKS NTB diwakili Abdullah, S. Kel, Ketua DPD II PKS dompu Nasruddin, SH. Hadir juga aleg PKS DPRD dompu. Mahmud,S.Pd.

Dalam sambutanya yang mewakili DPW PKS NTB, Abdullah S. Kel menceritakan perjalanan panjang PKS dalam ikut sertanya membangun negeri ini.

Diakui Abdullah dalam perjalanan politik PKS terjadi naik turun, namun demikian dengan semangat dan kerja kerja keras PKS akan menargetkan 12 persen suara secara nasional. “Dan ini menjadi tugas dan kewajiban kita membesarkan partai dengan segala usaha dan ikhtiar,” ujarnya dihadapan kader dan ratusan simpatisan.

Read More

PKS Dompu Tolak Kenaikan BBM

DOMPU—Penolakan kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di ibukota, didaerahpun demikian. DPD PKS Kabupaten Dompu menyatakan menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Alasanya akan berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

          Sekretaris umum DPD PKS Dompu Buhri Ramadhan, SP menyatakan merealisasikan rencana kenaikan BBM bersubsidi sama saja merusak perekonomian secara umum, memukul daya beli masyarakat serta menambah jumlah kemiskinan yang ada.

          Menurutnya ditengah kondisi perekonomian yang tidak mendukung seperti sekarang ini kenaikan BBM jenis premium sebesar Rp 2.000 dan solar Rp 1.000 akan berpengaruh terhadap seluruh segmen masyarakat. ‘’Ini pasti membebani hidup rakyat sehari-hari,’’ terangnya.

          Ini bisa dilihat kata dia dampak inflasinya baik saat kebijakan ini diambil maupun pasca kebijakan diambil. Apalagi beberapa bulan kedepan akan memasuki bulan-bulan yang mengalami inflasi yang cukup tinggi seperti memasuki tahun ajaran baru sekolah, ramadhan dan idul fitri.

          Buhri juga melihat rencana pemerintah menaikan harga BBM bermotif politik menjelang pemilu, apalagi akan diikuti dengan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sementara langsung masyarakat (BSLM).

Skenario ini pernah dilakukan pemerintah pada tahun 2008 sebelum pemilu 2009 dengan menaikan harga BBM menjadi Rp 6.000, kemudian secara berangsur-angsur diturunkan menjadi Rp 5.500, Rp 5.000, dan terakhir januari 2009 tiga bulan menjelang pemilu diturunkan menjadi Rp 4.500. ‘’Sehingga ada dua keuntungan politis yang dirampas pemerintah, pencitraan lewat BLT dan pencitraan lewat penurunan harga BBM sebanyak tiga kali,’’ jelasnya.

          Karena itu PKS secara tegas menolak rencana kenaikan BBM tersebut karena akan bersifat politis dengan mengorbankan rakyat. PKS juga menilai kegalalan pemerintah melalui kementerian terkait dalam kebijakan tata kelola energi nasional sehingga masyarakat tidak dapat mengakses energi yang relatif murah dan terjangkau.

          Kedepan pemerintah perlu lebih serius da konprehenif dalam mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga mengembangkan energi yang semakin sehat dalam jangka menengah. (am)

Read More

Logo PKS Terbaru

Read More

Kemdikbud dan BSNP Harus Revisi Buku Pelajaran Memuat Yerusalem Ibu Kota Israel

Jakarta (13/12) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Kepala Balitbang Kemdikbud untuk segera menjelaskan kepada publik, terkait adanya temuan buku pelajaran yang menjadikan Yerusalem Ibu kota Israel.

“Mereka harus memberikan klarifikasi, bahkan merevisi isi buku-buku tersebut. Karena dua lembaga itulah yang memiliki otoritas meneliti isi buku-buku pelajaran sebelum didistribusikan,” jelas Abdul Fikri di Jakarta, Rabu (13/12).

Diketahui, terdapat pemberitaan yang melaporkan bahwa dalam Buku IPS Kelas VI untuk SD/MI yang diterbitkan langsung oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, tertulis bahwa Yerusalem adalah Ibukota Israel.

Pembahasan itu terdapat pada halaman ke-64 dalam materi nama-nama negara yang termasuk ke dalam wilayah Benua Asia. Bahkan, buku yang ditulis oleh I.S Sadimam-Shendy Amalia ini telah diterbitkan sejak tahun 2009 lalu.

“Sesuai dalam UU Sistem Perbukuan yang telah disahkan, di Pasal 69 Ayat 3 dijelaskan bahwa Kejaksaan RI harus terlibat dalam pengawasan, terutama soal substansi buku yang telah beredar. Kalau tidak, akan meresahkan masyarakat,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota/Kab Tegal, serta Kabupaten Brebes ini.

Dalam penelusuran, ternyata buku yang memuat Yerusalem sebagai Ibukota Israel itu tidak hanya ditulis oleh satu nama, melainkan juga di beberapa buku lain dengan penulis berbeda juga memuat hal yang sama. Bahkan, file pdf buku tersebut masih bisa diunduh dari laman di internet.

Di sisi lain, penyebutan Yerusalem sebagai Ibukota Israel dalam buku pelajaran ini, bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang mengecam keras pernyataan sepihak Presiden AS Donald Trump.

“Juga ahistoris, karena negara-negara nonblok yang inisiatornya adalah Presiden RI pertama saat itu, yaitu Soekarno, berkomitmen utnuk memerdekakan negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung. Semua negara yang hadir telah merdeka, tinggal Palestina yang belum. Maka, buku itu semangatnya bertolak belakang dengan amanah dan semangat sejarah pendiri republik ini,” tegasnya.

“Atas hal ini, saya minta agar Kemdikbud segera bekerjasama dengan Kemenkominfo. Tidak hanya merevisi isi buku, tapi juga harus serius melakukan pemblokiran situs-situs yang masih memuat penyesatan opini publik itu,” tegas Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK di Kota Tegal ini.

Read More

Pernyataan Sikap DPP PKS Tentang Kebijakan Presiden AS yang Mengakui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

KEBIJAKAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DONALD TRUMP YANG MENGAKUI YERUSALEM SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa Palestina memiliki saham bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Palestina menjadi salah satu bangsa yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia di saat dunia internasional belum mengakuinya. Namun demikian, Palestina hingga saat ini merupakan satu-satunya peserta Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang masih dalam cengkeraman penjajahan.

Bagi bangsa Indonesia, perjuangan mengakhiri penjajahan Israel atas Palestina adalah amanah konstitusi. Secara tegas, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengutuk keras pernyataan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan rencananya melakukan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Sikap tersebut adalah bentuk legalisasi atas penjajahan, teror dan agresi yang selama ini dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina. Hal ini bukan hanya merusak prospek perdamaian kedua negara tersebut tetapi juga berpotensi memperpanjang tragedi kemanusiaan yang selama ini telah terjadi dan menimbulkan konflik baru di Yerusalem (Al-Quds) dan Palestina. Bagi Umat Islam, Yerusalem (Al-Quds) adalah kota suci, maka pernyataan Trump merupakan bentuk penistaan sekaligus provokasi terhadap umat Islam seluruh dunia.

2. Menuntut keras Pemerintah AS agar segera membatalkan pernyataan sepihaknya terkait Yerusalem (Al-Quds). Pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) tersebut telah mengabaikan 3 (tiga) Resolusi Tingkat Tinggi Dewan Keamanan PBB (No. 242 tahun 1967, No. 478 tahun 1980, dan No. 2334 tahun 2016). Oleh karena itu, PKS terus mendorong agar Pemerintah Republik Indonesia lebih proaktif mendesak negara-negara anggota OKI dan Dewan Keamanan PBB serta masyarakat Internasional untuk segera meresponnya dengan tindakan politik dan diplomatik yang lebih tegas dan nyata dalam menyelamatkan bangsa Palestina dari penjajahan Israel dan kolaboratornya, yakni Amerika Serikat.

3. Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus membela dan mendukung secara nyata perjuangan kemerdekaan Palestina. PKS juga mendukung segala upaya Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh Organisasi Masyarakat Indonesia untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina agar memperoleh kemerdekaan dan hak penguasaan atas kota Yerusalem (Al-Quds).

Demikian pernyataan sikap ini. Semoga Allah Swt meridhai upaya kita semua.

                                                                                                                                       Jakarta, 10 Desember 2017

Presiden Partai Keadilan Sejahtera,

Mohamad Sohibul Iman, Ph.D

Read More

Sohibul: Ada yang Nyinyir Soal PKS Gelar Aksi Bela Palestina

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut ada pihak yang nyinyir terkait aksi bela Palestina yang diinisasi oleh PKS hari ini. Kabar yang beredar di media sosial itu menyebut PKS lebih peduli mengurus permasalahan di negara lain, dibanding Indonesia.

"Saya baca medsos ada yang nyinyir dengan aksi bela Palestina hari ini dan bela rohingya. Mereka nyinyiri ini PKS bisanya melakukan aksi membela masyarakat di negara lain, tidak lain apa yang terjadi di dalam negeri," katanya saat orasi di depan Kedubes AS, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2017).

Sohibul menegaskan banyak yang tidak diketahui orang banyak terkait upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Dia membantah PKS terlambat memberi bantuan bencana di Gunung Agung.

"Mereka tidak tahu. Di sini (aksi bela Palestina) kita tunjukan kepada mereka bahwa sebelum kita datang, bahwa kita sudah sigap di setiap tempat bencana kita datang dari awal," ucapnya.

"Kalau ini sudah kita tunjukan masih ada yang nyinyir, saya tidak tahu apa yang kita lakukan, mungkin kita akan nyengir aja," lanjut Sohibul.

PKS kumpulkan dana untuk korban bencana / Foto: Indra Komara/detikcom

Dalam kesempatan itu dia juga mengatakan, kader PKS sudah memiliki jiwa penolong. Dikatakannya, memberi bantuan kepada sesama adalah DNA para kader.

"Oleh sebab itu saya briefing panitia tolong ketika kita imbau adanya sumbangan itu harusnya dua, satu untuk Palestina, satu untuk bencana di dalam negeri," tegasnya.

Sohibul mengingatkan kepada seluruh massa aksi untuk menjadi warga yang bisa berkontribusi pada negara Indonesia. Dengan begitu, lanjutnya, Indonesia menuju negara yang berwibawa dan maju bisa didapatkan.

"Mari kita bahu membahu untuk membangun negeri dengan sebaik-baikya. Bagi kita Yerusalem selalu berada di relung hati kita sehingga baitul maqdis jadi damai kembali. Tapi jangan lupa basis perjuangan kita adalah dari negara kesatuan," ujarnya.

Dalam aksi bela Palestina itu, PKS juga melakukan galang dana bantuan untuk Palestina dan korban bencana di Indonesia khusunya Gunung Agung di Bali. Dari informasi yang dihimpun, penggalangan itu berhasil mengumpulkan uang Rp 300 juta untuk sumbangan Palestina dan Rp 85 Juta untuk korban bencana Gunung agung.

"Untuk Palestina Rp 300 juta sementara terkumpul. Muter tadi pakai kain. Bali baru Rp 85 juta," kata Syakir, ketua umum DPW PKS DKI di lokasi.

Read More